MPP - Sangat keliru jika ada bupati atau walikota yang menjanjikan akan ada
pengobatan gratis karena sesungguhnya yang akan berlaku pada tanggal 1
Januari 2014 adalah Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), tidak berarti
pengobatan gratis.
Hal ini disampaikan Menteri Kesehatan (Menkes)
RI, dr. Nafsiah Mboi, SpA, MPH, ketika membuka Kongres Nasional (Konas)
XII Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) di Hotel Grand
Mutiara Kupang, Kamis (5/9/2013).
Nafsiah mengatakan, JKN untuk menjamin pemerataan dan keadilan serta kemandirian masyarakat.
"Jangan
disamakan dengan pengobatan gratis. Banyak bupati atau walikota yang
memakai pengobatan gratis sebagai alat politik. JKN tidak sama dengan
pengobatan gratis. Keliru kita kalau itu yang kita janjikan kepada
rakyat," tegas Nafsiah.
Dijelaskannya, cita-cita pemerintah agar
semua masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan yang merata dan tidak
diskriminatif sebenarnya sudah diatur dalam undang-undang sejak tahun
2004 yang akan terwujud tanggal 1 Januari 2014.
"Pada 1 Januari
2014, kita mulai di mana Jamkesmas, askes PNS, TNI, Polri dan JPK
Jamsostek, itu akan disatukan di bawah satu pengelolaan, yaitu Badan
Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) yang merupakan perubahan dari PT
Askes. Askes adalah BUMN, sedangkan BPJS non profit," jelasnya.
Pada
saat ini, lanjut Nafsiah, ada 176 juta penduduk Indonesia atau 72
persen sudah termasuk dalam salah satu asuransi. Namun mulai 1 Januari
2014 secara bertahap, kepesertaan JKN akan didaftarkan sehingga pada
tanggal 31 Desember 2019, seluruh penduduk Indonesia telah mempunyai
suatu jaminan kesehatan.
"IAKMI sebagai organisasi profesi kesehatan masyarakat agar
bersama-sama mengindenfitikasi strategi yang inovatif untuk percepatan
pencapaian sasaran-sasaran pembangunan kesehatan," saran Nafsiah.
Konas
IAKMI dibuka oleh Menkes dan mantan Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla,
dengan menabuh tambur secara bersamaan. Disaksikan oleh Kepala BKKBN
Pusat, anggota DPRD RI, Charles Mesang, anggota DPD RI, Abraham Paul
Liyanto, Gubernur NTT, Frans Lebu Raya, Kapolda NTT, Untung Yoga Ana dan
ratusan peserta kongres dari seluruh Indonesia. (*)
